TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman, menegaskan penguatan infrastruktur data merupakan fondasi penting dalam membangun ekosistem pembiayaan berkelanjutan bagi pelaku UMKM di Indonesia.

Ini disampaikan Maman dalam sebuah acara kolaborasi antara Kementerian UMKM dan Credit Bureau Indonesia (CBI) saat penandatanganan perjanjian Kerja Sama sekaligus peluncuran CBI SME Bureau, di Jakarta, Rabu (25/6/2025).

Kerja sama strategis ini menandai langkah penting dalam memperluas pemanfaatan layanan informasi perkreditan UMKM secara daring yang kredibel dan terintegrasi.

Menurutnya, meski jumlah UMKM di Indonesia telah melampaui 57 juta dan menyumbang 61,8 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta menyerap hingga 97 persen tenaga kerja nasional, akses pembiayaan bagi sektor ini masih tertinggal.

“Rasio kredit untuk UMKM baru mencapai 18,7 persen dari total kredit perbankan nasional. Ini menandakan adanya gap pembiayaan yang cukup besar dan perlu segera dijembatani,” ujar Maman.

Ia menekankan bahwa salah satu tantangan utama dalam pembiayaan UMKM adalah keterbatasan informasi dan kredibilitas data yang dapat dijadikan rujukan oleh lembaga keuangan.

“Maka dari itu, penguatan infrastruktur data perkreditan yang transparan dan dapat diakses secara luas menjadi sangat krusial untuk menjembatani kesenjangan tersebut,” tambahnya.

Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM, Temmy Satya Permana, menyampaikan bahwa upaya membangun sistem data terintegrasi akan mendorong penyaluran pembiayaan yang lebih tepat sasaran.

Menurut Temmy, platform pengelolaan informasi perkreditan yang mulai diperkenalkan dalam kerja sama tersebut diharapkan mampu memudahkan pelaku UMKM dalam membangun rekam jejak usaha dan mendapatkan kepercayaan dari penyedia pembiayaan.

“Penggunaan data profil usaha dan riwayat transaksi secara digital akan membantu memperluas akses UMKM ke pembiayaan formal, serta mendukung proses mitigasi risiko oleh lembaga keuangan,” kata Temmy.

Ia menambahkan, strategi ini juga membuka peluang bagi berbagai skema pembiayaan alternatif yang berbasis pada kemitraan bisnis dan kolaborasi lintas sektor.

Direktur Utama PT Kredit Biro Indonesia Jaya (CBI), Anton K. Adiwibowo, menegaskan menyampaikan bahwa inisiatif ini merupakan bagian dari upaya membangun literasi keuangan serta menciptakan inklusi pembiayaan yang lebih merata.

“Melalui sistem berbasis data, pelaku UMKM akan memiliki alat bantu untuk memantau mitra usaha, memahami profil keuangan mereka, serta memperkuat posisi tawar dalam menjalin hubungan bisnis,” katanya.

Di akhir acara, para pemangku kepentingan sepakat bahwa transformasi digital dalam sektor pembiayaan UMKM hanya dapat terwujud melalui sinergi antar lembaga, termasuk pemerintah, swasta, dan pelaku usaha itu sendiri.

“Tujuannya tak hanya meningkatkan akses keuangan, tetapi juga mendorong UMKM naik kelas secara berkelanjutan,” kata Maman. (Eko Sutriyanto)